RSS

Sistem Pemerintahan

23 Mar

3. Macam Sistem pemerintahan

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Adalah sitem pemerintahan republic dimana kekuasaan eksekutif di pilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislative.

Menurut Rod Hague (dosen senior ilmu politik universitas Newcastle, Inggris), system pemerintahan presidensial terdiri dari 3 unsur yaitu:

§ Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabt pemerintahan yang terkait.

§ Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

§ Tidak ada status yang ditumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislative.

Di sini posisi presiden sangat kuat dan tidak dapat dijatuhkan hanya karma rendahnya dukungan politik. Namun, jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi maka posisi presiden bisa dijatuhkan.

b. Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah system pemerintahan dimana memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat perdana mentri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Berbeda dengan system presidensial, system parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana mentri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam presidensial, presiden berwengan terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam system parlementer presiden hanya menjadi symbol kepala negara saja.

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 amandemen, secara garis besar system pemerintahan negara Republik Indonesia seebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat 2: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-ungang dasar”.

b. Pasal 1 ayat 3: “Negara Indonesia adalah negara hukum”

c. Pasal 22E ayat 2 dan Pasal 18 ayat 4: “Anggota MPR(DPR dan DPRD), Presiden dan wkil presiden, anggota DPRD dan kepala daerah beserta wakil dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum”.

d. Pasal 4 ayat 1: “Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh presiden”

e. Pasal 7C: “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”

f. Pasal 17 ayat 1 dan 2: “Mentri-mentri negara adalah pembantu presiden. Mentri-mentri tersebut diangkaat dan diberhentikan oleh presiden.

g. Pasal 20 ayat 1: “Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR”.

3. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR termasuk lemabga legislative, Karen alembaga ini mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD sebagai mana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 3 ayat 1. Selain itu, MPR mempunyai wewenag untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden serta meberhentikan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945.

Anggota MPR terdiri dari:

1. Seluruh anggota DPR

2. Seluruh anggota DPD

b. Dewan perwakilan Rakyat (DPR)

DPR dikenal sebagai lembaga legislative, kerena lembaga ini memegang kekuasaan membentuk UU (legilasi). Sebagaimana tertera dalam UUD 1945 Pasal 20 & 21. Aggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang (RUU) dan setiap RUU yang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap lima tahun sekali. Berdasarkan ketentuan UU Pemilu no. 12 /2003 ditetapkan bahwa jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang. Jumlah anggota DPRD Provinsi sekurang kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD Kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak banyaknya 45 orang.

Fungsi DPR, yaitu:

1. Fungsi Legilasi: DPR sebagai lembaga yang berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

2. Fungsi Anggaran: DPR berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

3. Fungsi Pengawasan: DPR berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Hak-hak DPR:

1. Hak Interpelasi

2. Hak Angket

3. Hak Menyatakan Pendapat

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD dipilih melalui Pemilu. Funngsinya adalah untuk menyuarakn kepentingasn daerah pada tingkat nasional. Jumlah wakil setip provinsi tidak sama, jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Setiap anggota DPD menjadi anggota MPR, mereka bersidang sidikitnya sekali dalam setahun.

Dalam UUD 1945 Pasal 22D, DPD dapat mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah kepada DPR. Selanjutnya DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tsb. Selain itu DPD mencermati pula soal hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pembentukan dan penggabungan serta pengolahan Sumber Daya Ekonomi Daerah.

d. Presiden dan Wakil presiden

Menurut UUD 1945, Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu Pemilu.

Untuk menghindarai tindakan sewenang-wenang oleh pelaksana kedaulatan rakyat, maka UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 memberi batasan yang jelas “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”.

Presiden memiliki beberapa kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan Presiden dalam bidang Eksekutif

Dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden menetaokan peraturan pemerintahan unutk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

2. Kekuasaan Presiden dalam bidang Legislatif

Presiden merupakan mitra bagi DPR. Artinya, Presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas Legislatif untuk membuat UU dan menetapkan APBN.

Mandat Kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden dapat berakhir karena beberapa hal berikut :

1. Karena telah berakhir masa jabatannya.

2. Karena berhalangan tetap.

3. Karena dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatan.

e. Mahkamah Agung ( MA)

Memiliki wewenang antara lain:

1. Mengadili suatu perkara pada tingkat kasasi;

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

f. Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24c UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

1. Mengadili pada tingkat I dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD;

2. Memutuskan pembubaran partai politik;

3. Memutus perselisishan tentang hasil pemilihan umum.

g. Komisi Yudisial

Wewenangnya antara lian:

1. Mengusulkan pangkatan Hakim Agung;

2. Mempunyai wewenagn lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran mertabat, serta perilaku.

C. PARTAI POLITIK

Di Indonesia partai politik diatur dalam UU No. 31/2002. Dalam UU ini disebutkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara RI secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, parpol bukan sekedar sarana untuk memeperoleh suatu jabatan. Tetapi, parpol juga mesti dimanfaatkan untuk memeperjuangkan kepentingan rakyat.

Partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Sosialisasi politik

2. Rekrutmen Politik

3. Partisipasi Warga

4. pemandu Kepentingan

5. Komunikasi Politik

6. Kependalian Konflik

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 23, 2011 in PKN

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: